Organisasi Profesi ALPPI

Organisasi non profit yaitu suatu organisasi yang berfungsi untuk mendukung perihal yang menarik perhatian publik dengan suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal hal yang bersifat mencari laba (moneter). Para Pendiri Organisasi Nirlaba meliputi Pendiri Perguruan Tinggi/ Sekolah  Negeri dan Swasta,  Rumah sakit, Serikat Buruh, Derma Publik, Masjid,  Gereja, Partai Politik, Organisasi Profesi  (PGRI, ALPPI dan sejenisnya). Aliansi Pendidik dan Penguji Indonesia (ALPPI) termasuk Organisasi Non profit (Nirlaba). Dengan demikian, tidak dibenarkan jika ada organisasi profesi guru yang menyatakan bahwa organisasinya sebagai satu satunya organisasi profesi guru di Indonesia.

ALPPI didanai oleh penyumbang dana, anggota, dan peserta kegiatan. Para penyumbang dana tidak mengharapkan pembayaran kembali atas man faat ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa dari besaran dana yang disumbangkannya. Sumbangan yang dikumpulkan tidak pernah dibagikan kepada para pendiri  ALPPI, tetapi untuk operation cost kegiatan. Kepemilikan organisasi Nirlaba (ALPPI) tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali. Kepemilikan ALPPI tidak ada cerminan proporsi pembagian sumber daya entias  pada saat (liquiditas) atau pembubaran entitas.

Dasar Hukum

    1. Perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000 pasal 28 E ayat (3) telah menegaskan bahwa: Setiap warga Negara Republik Indonesia, organisasi dan organisasi profesi guru berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluar kan pendapat.

Hal tersebut secara langsung dan tegas memberikan jaminan:

    • Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (Freedom of Asociation)
    • Kebebasan berkumpul (Freedom of Assembly)
    • Kebebasan menyatakan pendapat (Freedom of expression)
  1. Kinerja ALPPI berpedoman pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

 

Para Pendiri

Aliansi Pendidik dan Pengiji Indonesia (ALPPI) berawal dari Himpunan Pendidik dan Penguji Seluruh Indonesia (HIPPSI) didirikan pada tanggal 28 oktober 2009 dengan Akta Notaris Dina Isnawati, S.H., MM. No. 15 dan belum pernah didaftarkan sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada saat Himpunan Pendidik dan Penguji Seluruh Indonesia (HIPPSI) didaftarkan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ditolak, para penghadap di notaris, selaku dewan pengurus pusat yang diberikan kewenangan untuk menyempurnakan akte perkumpulan, di sarankan oleh notaris agar membentuk organisasi baru.

Para penghadap telah sepakat dan setuju untuk bersama sama memperbaharui Perkumpulan dengan nama Aliansi Pendidik dan Penguji Indonesia (ALLPI) dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akte pendiriannya No. 6 tanggal 6 Juni 2018.

  1. Para pendiri (selaku penghadap):
    • Dr. Joko Widodo, M.Pd.
    • Dwi Harti, M.Pd.
    • Erlina Suryani, S.Pd.
    • Sri Murtini, SE.
  2. Keabsahan Badan Hukum:
    • Akte Notaris Hari Bagyo, SH., M.Hum Nomor 6 tanggal 6 Juni 2018.
    • Telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0007926AH.01.07 tanggal 8 Juni 2018.

Wilayah Kedudukan

Aliansi Pendidik dan Penguji Indonesia (ALPPI) berkedudukan di kota Semarang dan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan rapat pengurus.
ALPPI Berazaskan : Pancasila dan UUD 1945
ALPPI Berbentuk : Globalisasi di bidang Pendidikan
ALPPI Bersifat :

  1. Indipenden yang berlandaskan pada prinsip keman dirian, mengutamakan mitra kesejajaran dengan berbagai pihak.
  2. Non Partai Politik, bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi kepada Partai Politik.